KAROKU

MEDAN (Berita):  Sejumlah aktivis yang turut berperan dalam aksi demo di Karo beberapa waktu lalu, spontan bereaksi. Mereka kaget mendengar tudingan aksi demo  yang berujung pada persetujuan DPRD terhadap pemakzulan Bupati Karo, disebut berpangkal dari permintaan proyek Rp12 miliar yang tidak disetujui. ‘’Itu tidak benar. Makanya, kita menuntut Bupati Karo menunjuk hidung siapa yang meminta proyek ini. Aksi di Karo beberapa waktu lalu, itu murni, ini murni gerakan moral. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan 3.000 massa tiga minggu terus-menerus setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) sejak 2 Desember 2013, kalau ini bukan karena keinginan rakyat,’’ ujar Thomas Sitepu, tokoh eksponen 66 yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Dia datang ke redaksi Harian Waspada di Bumi Warta Jalan Jenderal Suprapto Medan, Jumat (10/1), untuk menyampaikan klarifikasi. Thomas Sitepu didampingi aktivis lainnya Roy Fachraby Ginting, SH, MKn (Sekretaris MPR Karo), Suenta Pinem (toko...

Saya sangat kecewa atas apa yang di sampaikan Bupati Karo dalam sebuah acara di Media TV swasta. Dimana di sampaikan bahwa asal dari gerakan pemakzulan dirinya adalah karena penolakan proyek 12 Miliar. Selain itu merupakan serangan atas partai demokerat "ujarnya". Sebagai masyarakat muda karo sekaligus sebagai pribadi yang ikut serta dalam aksi pemakzulan bupati karo yang saat ini sudah samapai di Mahkamah Agung Jakarta, saya  Suenta Pinem (tokoh gerakan muda) membantah akan apa yang di sampaikan oleh seorang Bupati daerah Karo. Dimana saat ini juga terjadi letusan Gunung sinabung yang tidak henti hentinya bererupsi sehingga harus mengungsikan sekitar 27.000 orang ke tempat pengungsian yang menjadikan banyak yang terserang penyakit dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.Karena apa yang di sampaikan sangat tidak obyektif atas apa yang yang menjadi konsumsi masyarakat di Indonesia dan di Karo pada khusnya. Apabila memang benar adanya oknum yang meminta proyek 12 Miliar itu..,...

  Melalui Sebuah TV swasta  19 Jan. 2014 pukul 00,30. Dalam sebuah program acara  TV swasta Anggota DPR. RI. komisi V. Marwan Djafar mengatakan bahwa, pemerintah daerah Karo sangat tidak memperdulikan keadaan pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 27.000 jiwa. Terbukti dengan belum adanya koordinasi ataupun pemberitahuan secara resmi ke pemerintah pusat ataupun kepada DPR komisi V tentang keadaan pengungsi yang sesungguhnya. Ketika pemerintah pusat menanyakan, pemerintah daerah hanya mengatakan "semua baik baik saja" ujar Marwan Djafar. Ini merupakan bukti kepemimpinan Bupati Karo yang sekarang benar benar tidak berkualitas. Sementara penetapan erupsi Sinabung sudah bisa dikatagorikan bencana Nasional, akan tetapi karena pemerintah daerah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, maka sampai sekarang Erupsi Sinabung masih belum di tetapkan sebagai Bencana Nasional. Atau krn Bupati tidak tahu prosedurnya....? Dana 99 sebenarnya itu sudah ada un...

Warta - Sumut WASPADA ONLINE - 18 Desember 2012 KABANJAHE - Hampir dua tahun mendatang pada Maret 2013, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menjabat sebagai Bupati Karo dalam memimpin pemerintahan di daerah tersebut, belum juga menunjukkan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan pelayanan pemerintah di tengah-tengah masyarakatnya. Malah dibawah pimpinan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, pemerintahan semakin bobrok dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  seperti Camat Merek tersandung kasus hukum soal pengerusakan tanamanan mahoni dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan batas Kabanjahe-Merek Kabupaten Karo sepanjang 6,5 Km dengan sumber dana dari APBN TA 2012, atas laporan Manager PT Subur Sari Last Derich,  Bambang Saragih. Demikian juga mobil plat merah BK  8182 S milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Karo yang dipinjam pakai oleh Camat Kuta Buluh yang d...

Selasa, 14 Januari 2014 12:09 wib | Akbar Dongoran - Okezone   Gedung Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone) MEDAN - Setelah melalui proses angket, DPRD Kabupaten Karo, akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ke Mahkamah Agung. Pendaftaran itu dilakukan oleh sejumlah fungsionaris Panitia Angket DPRD Karo pada Senin 13 Januari dan diterima langsung oleh Ketua Panitera Mahkamah Agung. “Iya tadi kita sudah daftarkan ke Mahkamah Agung sekitar jam 12:00 WIB. Saya juga ikut langsung. Nomer pendaftarannya saya enggak ingat, tapi tadi diterima langsung oleh pak Erianto, Ketua Panitera MA,” ujar Siti Aminah Peranginangin saat dikonfirmasi Okezone , Selasa (14/1/2014). Siti Aminah yang merupakan rival Karo Jambi saat kontestasi pemilihan Bupati Karo pada 2010 itu menyatakan, dengan didaftarkanny...

DPRD Resmi Daftarkan Pemakzulan Bupati Karo ke MA Selasa, 14 Januari 2014 12:09 wib | Akbar Dongoran - Okezone Browser anda tidak mendukung iFrame Gedung Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone) MEDAN - Setelah melalui proses angket, DPRD Kabupaten Karo, akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ke Mahkamah Agung. Pendaftaran itu dilakukan oleh sejumlah fungsionaris Panitia Angket DPRD Karo pada Senin 13 Januari dan diterima langsung oleh Ketua Panitera Mahkamah Agung. “Iya tadi kita sudah daftarkan ke Mahkamah Agung sekitar jam 12:00 WIB. Saya juga ikut langsung. Nomer pendaftarannya saya enggak ingat, tapi tadi diterima langsung oleh pak Erianto, Ketua Panitera MA,” ujar Siti Aminah Peranginangin saat dikonfirmasi Okezone , Selasa (14/1/2014). Siti Aminah yang m...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkas atau dokumen pemakzulan (pemberhentian) Bupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, hari ini disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Berkas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo Effendi Sibukaban dan Wakil Ketua DPRD Karo  Ferianta Purba, Ketua Paripurna Hak Angket DPRD Karo tentang pengusulan pemberhentian Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dan Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem (GPTKS). Iwan Depari Sembiring, perwakilan GPTKS mengatakan penyerahan berkas pemakzulan tersebut adalah hasil paripurna DPRD Kabupaten Karo yang isinya setuju untuk memakzulkan Bupati Surbakti. "Kan sudah tiga kali paripurna. Tadi kita serahkan dan diterima kepaniteraan Mahkamah Agung," ujar Sembiring kepada Tribunnews, Jakarta, Senin (13/1/2014). Menurut Sembiring, dalam dua hari ke depan, MA akan melakukan dan memberikan nomor registrasi perkara dan pada hari ketiga akan mengumumkan majelis penanganan perkara...

Demonstran Bantah Minta Rp12 M Articles | Sumut Written by muhammad faisal on Saturday, 11 January 2014 09:06    MEDAN (Berita):  Sejumlah aktivis yang turut berperan dalam aksi demo di Karo beberapa waktu lalu, spontan bereaksi. Mereka kaget mendengar tudingan aksi demo  yang berujung pada persetujuan DPRD terhadap pemakzulan Bupati Karo, disebut berpangkal dari permintaan proyek Rp12 miliar yang tidak disetujui. ‘’Itu tidak benar. Makanya, kita menuntut Bupati Karo menunjuk hidung siapa yang meminta proyek ini. Aksi di Karo beberapa waktu lalu, itu murni, ini murni gerakan moral. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan 3.000 massa tiga minggu terus-menerus setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) sejak 2 Desember 2013, kalau ini bukan karena keinginan rakyat,’’ ujar Thomas Sitepu, tokoh eksponen 66 yang juga mantan Wakil Ket...

Jum'at, 13 Desember 2013 , 20:17:00 WIB Disebut Saudara Gubernur, Gatot Tersinggung Hanya lantaran disebut Saudara Gubernur dalam sebuah pertemuan, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tersinggung dan menganggap hal itu tidak sopan. Peristiwa ini terjadi saat seorang tokoh eksponen 66 yang bergabung dalam Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem (GPTKS), Thomas Sitepu, bertemu dengan Gatot Pujo Nugroho di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Rabu ( 11/12/20103 ) kemarin. Thomas Sitepu, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Jumat (13/12/2013), mengaku kedatangan dirinya dan GPTKS menemui Gatot untuk  menyampaikan situasi politik  yang terjadi di Tanah Karo yang semakin memanas, termasuk soal rencana pemakzulan Bupati Tanah Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti oleh DPRD Tanah Karo.  Namun dalam pertemuan itu, kata dia, terjadi peristiwa tak menggenakkan yang dialaminya sendiri. Menurut Thomas, saat itu Gatot didampingi oleh Asisten I dan Sekwa...

Sabtu, 21 Desember 2013 , 23:25:00 WIB Paripurna DPRD Setujui Pemakzulan Bupati Karo Laporan: Dedy Ardiansyah Setelah melewati rapat maraton hingga dini hari, akhirnya DPRD Tanah Karo menyetujui secara resmi usulan pemberhentian Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo periode 2011-2016. Hal ini mengemuka pada Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Karo tentang pengusulan pemberhentian Bupati Karo Kena Ukur Surbakti di Gedung DPRD setempat, dimulai Jumat (20/12/2013) pukul 23.50 WIB dan berakhir pukul 00.25 WIB, Sabtu (21/12/2013). Dari 35 anggota DPRD Karo yang hadir, sebanyak 33 diantaranya menyetujui secara aklamasi usulan pelengseran Kena Ukur Surbakti dari jabatannya. Sementara dua anggota lainnya, yaitu Onasis Sitepu sedang mengikuti ujian S2 di Universitas Indonesia dan Join Fransisco Ginting, dari awal penggunaan Hak Interpelasi tidak pernah ikuti persidangan. Menurut Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba, Rapat Paripurna Hak Angket tersebut merupakan r...