KAROKU

Selasa, 14 Januari 2014 12:09 wib | Akbar Dongoran - Okezone   Gedung Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone) MEDAN - Setelah melalui proses angket, DPRD Kabupaten Karo, akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ke Mahkamah Agung. Pendaftaran itu dilakukan oleh sejumlah fungsionaris Panitia Angket DPRD Karo pada Senin 13 Januari dan diterima langsung oleh Ketua Panitera Mahkamah Agung. “Iya tadi kita sudah daftarkan ke Mahkamah Agung sekitar jam 12:00 WIB. Saya juga ikut langsung. Nomer pendaftarannya saya enggak ingat, tapi tadi diterima langsung oleh pak Erianto, Ketua Panitera MA,” ujar Siti Aminah Peranginangin saat dikonfirmasi Okezone , Selasa (14/1/2014). Siti Aminah yang merupakan rival Karo Jambi saat kontestasi pemilihan Bupati Karo pada 2010 itu menyatakan, dengan didaftarkanny...

DPRD Resmi Daftarkan Pemakzulan Bupati Karo ke MA Selasa, 14 Januari 2014 12:09 wib | Akbar Dongoran - Okezone Browser anda tidak mendukung iFrame Gedung Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone) MEDAN - Setelah melalui proses angket, DPRD Kabupaten Karo, akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ke Mahkamah Agung. Pendaftaran itu dilakukan oleh sejumlah fungsionaris Panitia Angket DPRD Karo pada Senin 13 Januari dan diterima langsung oleh Ketua Panitera Mahkamah Agung. “Iya tadi kita sudah daftarkan ke Mahkamah Agung sekitar jam 12:00 WIB. Saya juga ikut langsung. Nomer pendaftarannya saya enggak ingat, tapi tadi diterima langsung oleh pak Erianto, Ketua Panitera MA,” ujar Siti Aminah Peranginangin saat dikonfirmasi Okezone , Selasa (14/1/2014). Siti Aminah yang m...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkas atau dokumen pemakzulan (pemberhentian) Bupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, hari ini disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Berkas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo Effendi Sibukaban dan Wakil Ketua DPRD Karo  Ferianta Purba, Ketua Paripurna Hak Angket DPRD Karo tentang pengusulan pemberhentian Bupati Karo Kena Ukur Surbakti dan Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem (GPTKS). Iwan Depari Sembiring, perwakilan GPTKS mengatakan penyerahan berkas pemakzulan tersebut adalah hasil paripurna DPRD Kabupaten Karo yang isinya setuju untuk memakzulkan Bupati Surbakti. "Kan sudah tiga kali paripurna. Tadi kita serahkan dan diterima kepaniteraan Mahkamah Agung," ujar Sembiring kepada Tribunnews, Jakarta, Senin (13/1/2014). Menurut Sembiring, dalam dua hari ke depan, MA akan melakukan dan memberikan nomor registrasi perkara dan pada hari ketiga akan mengumumkan majelis penanganan perkara...

Demonstran Bantah Minta Rp12 M Articles | Sumut Written by muhammad faisal on Saturday, 11 January 2014 09:06    MEDAN (Berita):  Sejumlah aktivis yang turut berperan dalam aksi demo di Karo beberapa waktu lalu, spontan bereaksi. Mereka kaget mendengar tudingan aksi demo  yang berujung pada persetujuan DPRD terhadap pemakzulan Bupati Karo, disebut berpangkal dari permintaan proyek Rp12 miliar yang tidak disetujui. ‘’Itu tidak benar. Makanya, kita menuntut Bupati Karo menunjuk hidung siapa yang meminta proyek ini. Aksi di Karo beberapa waktu lalu, itu murni, ini murni gerakan moral. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan 3.000 massa tiga minggu terus-menerus setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) sejak 2 Desember 2013, kalau ini bukan karena keinginan rakyat,’’ ujar Thomas Sitepu, tokoh eksponen 66 yang juga mantan Wakil Ket...