Bupati Karo harus tunjuk hidung bila ada indikasi penolakan permintaan proyek 12 Miliar atas demonstrasi pemakzulan dirinya. Bila tidak dilakukan berarti Bupati Karo telah melakukan pembohongan Publik melalui salah satu media televisi swasta.

Demonstran Bantah Minta Rp12 M Articles | Sumut Written by muhammad faisal on Saturday, 11 January 2014 09:06    MEDAN (Berita):  Sejumlah aktivis yang turut berperan dalam aksi demo di Karo beberapa waktu lalu, spontan bereaksi. Mereka kaget mendengar tudingan aksi demo  yang berujung pada persetujuan DPRD terhadap pemakzulan Bupati Karo, disebut berpangkal dari permintaan proyek Rp12 miliar yang tidak disetujui. ‘’Itu tidak benar. Makanya, kita menuntut Bupati Karo menunjuk hidung siapa yang meminta proyek ini. Aksi di Karo beberapa waktu lalu, itu murni, ini murni gerakan moral. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan 3.000 massa tiga minggu terus-menerus setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) sejak 2 Desember 2013, kalau ini bukan karena keinginan rakyat,’’ ujar Thomas Sitepu, tokoh eksponen 66 yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Dia datang ke redaksi Harian Waspada di Bumi Warta Jalan Jenderal Suprapto Medan, Jumat (10/1), untuk menyampaikan klarifikasi. Thomas Sitepu didampingi aktivis lainnya Roy Fachraby Ginting, SH, MKn (Sekretaris MPR Karo), Suenta Pinem (tokoh gerakan muda Karo), Agen Sitepu (penggerak demonstran), Ratna Junidha Keliat (demonstran), Dahlia Keliat (demonstran) dan SP Keliat (demonstran). ‘’Saya dan istri datang jauh-jauh dari Jawa Barat, juga seperti kawan-kawan yang lain, semata-mata karena ingin memperbaiki kampung halaman. Dan saya tak berniatbupati, tidak ada meminta proyek, tidak ada meminta uang, tapi saya memang anti kebatilan,’’ ujar Thomas Sitepu seraya berharap agar dilakukan rekonsiliasi setelah masalah ini selesai, yang orientasinya sebagai upaya perbaikan Kab. Karo, apalagi saat ini sedang menghadapi musibah erupsi Gunung Sinabung. Sedangkan Sekretaris MPR Karo Roy Fachraby Ginting, SH, MKn menyatakan, gerakan ini murni. Dia juga mendesak Bupati Karo segera mengungkap ke publik, siapa yang meminta proyek Rp12 miliar. ‘’Itu harus diungkap. Kalau tidak, jangan-jangan ini bisa dituding sebagai pembohongan publik,’’ ujar Roy. Dalam kondisi seperti ini, setelah 33 dari 35 anggota DPRD Karo setuju pemakzulan Bupati Karo, menurut Roy Fachraby Ginting, lebih baik Bupati Karo mengundurkan diri. Namun, dia berpesan, agar masyarakat Karo tetap tenang, terus menjaga suasana kondusif, tidak bergerak sendiri-sendiri. ‘’Kita juga berharap, selain kita secara bersama-sama mengawal proses pemakzulan bupati sampai Mahkamah Agung, kita juga jangan melupakan kondisi pengungsi. Kita harus terus maksimalkan potensi membantu pengungsi,’’ ujar Roy. Suenta Pinem (tokoh gerakan muda Karo) dan Agen Sitepu (penggerak demonstran), Ratna Junidha Keliat (demonstran), Dahlia Keliat (demonstran) dan SP Keliat (demonstran) mengungkapkan, aksi demo di Kab. Karo beberapa waktu lalu samasekali tidak ada sangkut-pautnya dengan permintaan proyek senilai Rp12 miliar, juga tidak ada hubungannya dengan upaya menyerang salahsatu parpol. Dijelaskan, mereka yang melakukan demo berasal dari berbagai kalangan, petani, buruh, PNS, pedagang, pemuka agama. ‘’Bahkan, yang menggelar orasi, justru kader parpol tertentu yang katanya mau diserang. Saya kira, tak perlu cari alasan, demo itu murni  untuk mengubah Kab. Karo menjadi lebih baik,’’ ujar Suenta Pinem. (ihn)