KAROKU

Berita Daerah Keppres Pemakzulan Bupati Karo Belum Juga Terbit Rabu, 04 Juni 2014 , 00:24:00 JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur 'Karo Jambi' Surbakti, belum juga terbit. Pasalnya hingga Selasa (3/6), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata belum juga menerima salinan Keppres pengesahan pemakzulan yang diusulkan DPRD Tanah Karo dan telah direstui Mahkamah Agung (MA). “Sampai saat ini kita belum menerima salinan Keppres terkait pemakzulan Bupati Karo,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Didik Suprayitno, di Jakarta, Selasa petang. Didik tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan belum terbitnya Keppres dimaksud. Padahal menurut ketentuan undang-undang, seharusnya Keppres paling lambat sudah harus dikeluarkan Presiden 30 hari sejak usulan pemakzulan diterima. Menanggapi hal ini, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pelanggara...

SBY Seharusnya Prihatin Melihat Tanah Karo Lumpuh Laporan: Hendry Ginting 1 0 RMOL. Presiden SBY seharusnya prihatin dengan berbagai persoalan serius yang muncul di Kabupaten Tanah Karo. Kondisi rawan itu akibat Keppres pemberhentian Bupati Karo, Kena Ukur Jambi Surbakti, tak jelas rimbanya. Menurut Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari, APBD Kabupaten Karo belum dibahas setelah DPRD Tanah Karo memakzulkan Kena Ukur karena kinerjanya yang buruk. Bahkan, pengungsi bencana Gunung Sinabung sudah berbulan-bulan tidak diperhatikan oleh Bupati. DPRD tidak bisa bekerja karena pemerintahan Karo tidak efektif lagi. Kalau terus dibiarkan, maka kondisi di sana sangat rentan dipolitisir oleh masing-masing pihak, baik Bupati maupun DPRD. Iwan mencontohkan, Bupati tidak membayar gaji pegawai honorer di lingkungan Pemkab yang jumlahnya ribuan orang dengan alasan APBD belum disahkan. Tentunya, yang paling disalahkan adalah DPRD. Padahal, Bupati secara hukum bis...

Tidak Ada Alasan SBY Menahan Pemecatan Bupati Tanah Karo Laporan: Hendry Ginting 7 20 RMOL. Sekali lagi Presiden SBY dituntut untuk mengeluarkan Keppres pemberhentian Bupati Tanah Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Tak ada alasan SBY untuk menahan Keppres tersebut. Sebab, Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan pemakzulan Bupati Karo oleh DPRD Tanah Karo. Desakan itu disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Peduli Tanah Karo, Esron Sitepu; Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari; dan salah satu tokoh masyarakat Karo di Jakarta, Hendra Sembiring, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/6). Mereka mendatangi Kemendagri untuk mencari tahu sudah sejauh mana proses pemecatan Kena Ukur. Setahu mereka, sampai sekarang SBY tidak menindaklanjuti keputusan MA dengan mengeluarkan Keppres. Betapa kecewanya mereka setelah mengetahui surat itu masih ada di tangan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, setelah dikembalikan lagi oleh Menteri Sekretaris Negara. Padahal a...