PEMERINTAH PUSAT TIDAK PEDULI

SBY Seharusnya Prihatin Melihat Tanah Karo Lumpuh Laporan: Hendry Ginting 1 0 RMOL. Presiden SBY seharusnya prihatin dengan berbagai persoalan serius yang muncul di Kabupaten Tanah Karo. Kondisi rawan itu akibat Keppres pemberhentian Bupati Karo, Kena Ukur Jambi Surbakti, tak jelas rimbanya. Menurut Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari, APBD Kabupaten Karo belum dibahas setelah DPRD Tanah Karo memakzulkan Kena Ukur karena kinerjanya yang buruk. Bahkan, pengungsi bencana Gunung Sinabung sudah berbulan-bulan tidak diperhatikan oleh Bupati. DPRD tidak bisa bekerja karena pemerintahan Karo tidak efektif lagi. Kalau terus dibiarkan, maka kondisi di sana sangat rentan dipolitisir oleh masing-masing pihak, baik Bupati maupun DPRD. Iwan mencontohkan, Bupati tidak membayar gaji pegawai honorer di lingkungan Pemkab yang jumlahnya ribuan orang dengan alasan APBD belum disahkan. Tentunya, yang paling disalahkan adalah DPRD. Padahal, Bupati secara hukum bisa mengeluarkan Keputusan Bupati untuk membayar gaji para honorer tersebut, termasuk dengan utang pada pihak ketiga. "Semua itu terjadi karena Keppres tidak juga turun," tegas dia di Kantor Kemendagri, Selasa (3/6). Salah satu tokoh masyarakat Karo di Jakarta, Hendra Sembiring, mengatakan bila Presiden SBY tidak segera menyelesaikan persoalan di sana dengan mengeluarkan Keppres, dia khawatir persoalan Bupati Karo itu berimbas ke masalah nasional. "Bisa melebur ke ranah pencapresan nasional," katanya. [ald]