Gedung Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone) MEDAN - Setelah melalui proses angket, DPRD Kabupaten Karo, akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan dugaan pelanggaran konstitusi oleh Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ke Mahkamah Agung.
Pendaftaran itu dilakukan oleh sejumlah fungsionaris Panitia Angket DPRD Karo pada Senin 13 Januari dan diterima langsung oleh Ketua Panitera Mahkamah Agung.
“Iya tadi kita sudah daftarkan ke Mahkamah Agung sekitar jam 12:00 WIB. Saya juga ikut langsung. Nomer pendaftarannya saya enggak ingat, tapi tadi diterima langsung oleh pak Erianto, Ketua Panitera MA,” ujar Siti Aminah Peranginangin saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (14/1/2014).
Siti Aminah yang merupakan rival Karo Jambi saat kontestasi pemilihan Bupati Karo pada 2010 itu menyatakan, dengan didaftarkannya dugaan pelanggaran konstitusi tersebut, maka proses pemakzulan Karo Jambi telah memasuki babak akhir.
“DPRD sendiri sejatinya berharap ada keinginan dari Bupati Karo untuk berdialog, tapi sepertinya lembaga DPRD ini sudah tidak ditanggapi lagi. Buktinya seluruh fraksi dengan suara bulat dan aklamasi telah menyepakati tindakan Bupati Karo merupakan pelanggaran etika dari 35 (anggota DPRD), 33 di antaranya hadir menyepakati bahwa usulan Bupati Kena Ukur Surbakti dilengserkan untuk disampaikan ke MA, termasuk anggota DPRD dari Partai yang mengusung Bupati,” tambahnya.
Siti Aminah juga mengatakan, DPRD sudah menutup komunikasi terkait persoalan pemakzulan ini dengan Bupati. Dia pun meminta agar Bupati menunggu keputusan MA. “Saya pikir kalau dialog sudah tidak lagi lah. Tunggu keputusan MA saja,”tutupnya.
Komentar
Posting Komentar