Anggota Dewan Komisi V DPR RI Marwan Djafar mengatakan Pemerintah daerah sangat berdosa atas keadaan pengungsi sinabung.

 

Melalui Sebuah TV swasta  19 Jan. 2014 pukul 00,30.
Dalam sebuah program acara  TV swasta Anggota DPR. RI. komisi V. Marwan Djafar mengatakan bahwa, pemerintah daerah Karo sangat tidak memperdulikan keadaan pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 27.000 jiwa. Terbukti dengan belum adanya koordinasi ataupun pemberitahuan secara resmi ke pemerintah pusat ataupun kepada DPR komisi V tentang keadaan pengungsi yang sesungguhnya. Ketika pemerintah pusat menanyakan, pemerintah daerah hanya mengatakan "semua baik baik saja" ujar Marwan Djafar. Ini merupakan bukti kepemimpinan Bupati Karo yang sekarang benar benar tidak berkualitas. Sementara penetapan erupsi Sinabung sudah bisa dikatagorikan bencana Nasional, akan tetapi karena pemerintah daerah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, maka sampai sekarang Erupsi Sinabung masih belum di tetapkan sebagai Bencana Nasional. Atau krn Bupati tidak tahu prosedurnya....?

Dana 99 sebenarnya itu sudah ada untuk setiap bencana Alam Nasional. Akan tetapi tentunya butuh koordinasi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah tingkat propinsi dan pusat. Agar dapat berjalan prosedur yang sesui dengan aturan dan perundang undangan Bencana Alam Nasional yang di atur dalam UU No 24 tahun 2007. Tetapi realitanya adalah 4 bln pengungsi sinabung tanpa kejelasan akan nasib mereka.

Semoga dengan rencana kunjungan Presiden SBY yang kedua kalinya memiliki efek yang lebih baik untuk masyarakat Karo di bumi turang yang tercinta. Saya selaku masyarakat karo yang melihat sendiri keadaaan pengungsi dan keadaan sosial politik yang sedang terjadi di Tanah Karo, saya Suenta Pinem (Gerakan Muda Karo) meminta kepada bapak SBY agar segera memberikan perintah yang tegas kepada pemerintah daerah untuk dapat bergerak cepat dan tepat dalam menanggulangi bencana sinabung. Sekali lagi saya meminta jangan terlantarkan Rakyatku di tanah Karo. (S.P)