KAROKU

Bila Keppres Pemakzulan Tidak Terbit, Ribuan Warga akan Potong Lembu Duduki Kantor Bupati Karo Sabtu, 7 Juni 2014 | 09:15:56 SIB/DOK HAK ANGKET : Bupati Karo Dr (HC)Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Didampingi Plt Sekda Dinasti Sitepu Saat akan menjalani pemeriksaan panitia hak angket DPRD Karo Jumat (20/12) T Karo (SIB)- Surat Keputusan Presiden (Kepres) untuk pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah di ambang batas, 7 Juni 2014 atau 30 hari setelah berkas pemakzulan bupati sampai di Kantor Kepresidenan RI, 7 Mei 2014 lalu. Keppres pemakzulan bupati harus sudah terbit, hal ini sesuai UU No. 32/2004, Pasal 29 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 123 yang berpedoman kepada amar keputusan final Mahkamah Agung (MA) RI dan dua kali keputusan Rapat Paripurna DPRD Karo, korum dan aklamasi. Jika sampai deadline Kepres tidak juga terbit, ribuan masyarakat akan kembali berunjuk rasa dan menduduki Kantor Bupati Karo dengan memotong dua lembu sebagai respon masy...

Hal tersebut di sampaikan oleh ketua Dewan Pendidikan Karo Drs. Pardemuan Tarigan di kediaman pribadinya bahwa beliau sangat prihatin atas kejadian yg menimpa bpk/Ibu guru  CPNS K2 atas adanya pungli bagi yg ingin di angkat jd PNS tersebut, bahkan sbg ketua dewan pendidikan sudah tugas beliau untuk memediasi permasalahan trsbt. Dan sudah mendiskusikanya dengan kepala dinas pendidikan Kab. Karo Saroha Ginting Munte (SGM). Dmn SGM sudah menyampaikan kpd seluruh CPNS K2 trsbt bahwa dia tdk pernah kenal dan tdk tahu soal permintaan uang 15 jt kpd CPNS tsbt. Bahkan SGM jg berjanji akan menjemput berkas K2 sampai ke sekolah  dimana mereka bertugas apabila berkas mereka tdk diterima kepala sekolah masing masing. Alhasil esok hari Drs. Perdomuan Trg mendapatkan informasi masih ada oknum yg meminta uang sebesar 15 jt, walaupun ada isu sudah turun menjadi 8jt rupiah. Bpk. Pardomuan Trg selaku ketua Dewan Pendidikan menyampaikan dengan tegas agar semua taat hukum dan aturan yg berlaku,...

Berita Daerah Keppres Pemakzulan Bupati Karo Belum Juga Terbit Rabu, 04 Juni 2014 , 00:24:00 JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemakzulan Bupati Karo, Kena Ukur 'Karo Jambi' Surbakti, belum juga terbit. Pasalnya hingga Selasa (3/6), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata belum juga menerima salinan Keppres pengesahan pemakzulan yang diusulkan DPRD Tanah Karo dan telah direstui Mahkamah Agung (MA). “Sampai saat ini kita belum menerima salinan Keppres terkait pemakzulan Bupati Karo,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Didik Suprayitno, di Jakarta, Selasa petang. Didik tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan belum terbitnya Keppres dimaksud. Padahal menurut ketentuan undang-undang, seharusnya Keppres paling lambat sudah harus dikeluarkan Presiden 30 hari sejak usulan pemakzulan diterima. Menanggapi hal ini, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pelanggara...

SBY Seharusnya Prihatin Melihat Tanah Karo Lumpuh Laporan: Hendry Ginting 1 0 RMOL. Presiden SBY seharusnya prihatin dengan berbagai persoalan serius yang muncul di Kabupaten Tanah Karo. Kondisi rawan itu akibat Keppres pemberhentian Bupati Karo, Kena Ukur Jambi Surbakti, tak jelas rimbanya. Menurut Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari, APBD Kabupaten Karo belum dibahas setelah DPRD Tanah Karo memakzulkan Kena Ukur karena kinerjanya yang buruk. Bahkan, pengungsi bencana Gunung Sinabung sudah berbulan-bulan tidak diperhatikan oleh Bupati. DPRD tidak bisa bekerja karena pemerintahan Karo tidak efektif lagi. Kalau terus dibiarkan, maka kondisi di sana sangat rentan dipolitisir oleh masing-masing pihak, baik Bupati maupun DPRD. Iwan mencontohkan, Bupati tidak membayar gaji pegawai honorer di lingkungan Pemkab yang jumlahnya ribuan orang dengan alasan APBD belum disahkan. Tentunya, yang paling disalahkan adalah DPRD. Padahal, Bupati secara hukum bis...

Tidak Ada Alasan SBY Menahan Pemecatan Bupati Tanah Karo Laporan: Hendry Ginting 7 20 RMOL. Sekali lagi Presiden SBY dituntut untuk mengeluarkan Keppres pemberhentian Bupati Tanah Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Tak ada alasan SBY untuk menahan Keppres tersebut. Sebab, Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan pemakzulan Bupati Karo oleh DPRD Tanah Karo. Desakan itu disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Peduli Tanah Karo, Esron Sitepu; Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari; dan salah satu tokoh masyarakat Karo di Jakarta, Hendra Sembiring, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/6). Mereka mendatangi Kemendagri untuk mencari tahu sudah sejauh mana proses pemecatan Kena Ukur. Setahu mereka, sampai sekarang SBY tidak menindaklanjuti keputusan MA dengan mengeluarkan Keppres. Betapa kecewanya mereka setelah mengetahui surat itu masih ada di tangan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, setelah dikembalikan lagi oleh Menteri Sekretaris Negara. Padahal a...