Efek bila Pemakzulan Bupati Karo tertahan.

Bila Keppres Pemakzulan Tidak Terbit, Ribuan Warga akan Potong Lembu Duduki Kantor Bupati Karo Sabtu, 7 Juni 2014 | 09:15:56 SIB/DOK HAK ANGKET : Bupati Karo Dr (HC)Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Didampingi Plt Sekda Dinasti Sitepu Saat akan menjalani pemeriksaan panitia hak angket DPRD Karo Jumat (20/12) T Karo (SIB)- Surat Keputusan Presiden (Kepres) untuk pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah di ambang batas, 7 Juni 2014 atau 30 hari setelah berkas pemakzulan bupati sampai di Kantor Kepresidenan RI, 7 Mei 2014 lalu. Keppres pemakzulan bupati harus sudah terbit, hal ini sesuai UU No. 32/2004, Pasal 29 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 123 yang berpedoman kepada amar keputusan final Mahkamah Agung (MA) RI dan dua kali keputusan Rapat Paripurna DPRD Karo, korum dan aklamasi. Jika sampai deadline Kepres tidak juga terbit, ribuan masyarakat akan kembali berunjuk rasa dan menduduki Kantor Bupati Karo dengan memotong dua lembu sebagai respon masyarakat yang tetap mendukung pemakzulan Bupati Karo akhir 2013 lalu. Tidak sebatas unjukrasa di Tanah Karo, sekitar 600 warga Karo dari berbagai daerah di Pulau Jawa juga akan serentak berunjukrasa ke kantor Depdagri menuntut surat Kepres pemakzulan bupati Karo harga mati dan harus diterbitkan. Hal itu dikatakan Siti Aminah Peranginangin, mantan Ketua DPRD Karo/Ketua DPC PDI P Tanah Karo kepada SIB, Kamis 5/6) di Berastagi. Kebenaran ini juga diakui Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, SE saat dikonfirmasi SIB melalui telepon selulernya, Kamis (5/6). Efendi mengaku didampingi Wakil Ketua Onasis Sitepu dan sejumlah anggota DPRD Karo, Remita Br Sembiring, Edi Ulina Ginting, Suranta Ginting, Natanail Ginting, Khairan Br Surbakti, Sarijon Bako, Masdin DT Ginting dan anggota lainnya saat ditelepon SIB berada di Kantor Sekjen Depdagri. Surat pemakzulan Bupati Karo sudah berada di Kantor Sekjen Depdagri tinggal meneruskan ke Mensesneg. Kata Sekjen Depdagri, Dr Ir Yuswandi MA tidak ada lagi masalah, Keppres akan segera terbit. Namun ketika ditanya kapan terbit, Yuswandi tidak bisa memastikan. Yang jelas tidak ada lagi masalah, ujar Sinukaban menirukan penjelasan Sekjen Yuswandi saat pimpinan dan anggota DPRD Karo menghadapnya, Kamis (5/6) sore di Jakarta. Bila Keppres pemakzulan sampai ambang batas tidak terbit, paling lama Senin (9/6) karena tanggal 7 Juni 2014 adalah hari Sabtu, maka secara serentak ribuan warga ke Kantor Bupati Karo, Rabu (11/6) dengan memotong lembu. Secara serentak juga akan dilakukan oleh warga Karo dari berbagai daerah di Pulau Jawa dikoordininir Himpunan Masyarakat Karo Indonesia (HMKI) ke Kantor Depdagri menuntut Keppres pemakzulan segera diterbitkan. Unjuk rasa ini juga akan didukung beberapa anggota DPR RI dan anggota DPR RI terpilih yang mendukung supremasi hukum bahwa tidak ada lagi alasan apa pun menunda-nunda penerbitan pemakzulan tersebut. Selain didukung sejumlah anggota DPR, para anggota DPR seperti Arief Wibowo (Wakil Ketua Komisi II), Marthin Hutabarat, Abdul Wahab Dalimunte, Yosana Laoly dan anggota lainnya akan mengundang dan dengar pendapat dengan pihak Depdagri dan Mensesneg serta praktisi hukum lainnya. Para anggota DPR RI akan bertanya, apa alasan pihak Depdagri belum menerbitkan Keppres pemakzulan Bupati Karo. Amar putusan MA dan hasil rapat Paripurna DPRD Karo secara korum dan aklamasi itu sudah final dan tidak ada lagi alasan apa pun untuk menunda-nunda pemberhentian Bupati Karo. “Pernyataan anggota DPR RI ini terungkap saat pimpinan dan anggota DPRD Karo menghadap Komisi II dan III serta sejumlah praktisi hukum di Jakarta, sejak Senin sampai Kamis (5/6) . Bahkan ada praktisi hukum siap mengadukan presiden kalau hingga deadline Keppres pemakzulan Bupati Karo tidak terbit,” ujar Siti Aminah. Pimpinan dan anggota DPRD Karo juga sangat menyesalkan sikap mantan hakim suami pejabat teras di Karo disebutkan warga Karo bertugas di lingkungan Kemendagri bergerilya dari meja ke meja di lingkungan Kantor Depdagri dan kantor terkait di Jakarta untuk mengobok-ngobok proses pemakzulan. Bahkan diisukan telah memberikan sesuatu diduga agar proses pemakzulan Bupati Karo diberhentikan. “Itulah laporan warga Karo yang tinggal dan bekerja di lingkungan Kemendagri kepada kami selama beberapa hari ini di Jakarta”, tegas Siti Aminah didampingi Remita Br Sembiring. Bila hingga deadline 7 Juni 2014, Keppres pemakzulan Bupati Karo belum terbit, bukan berarti pemakzulan kadaluarsa dan batal. Proses hukum terus berjalan. Kesalahan bukan di pihak pemohon atau pihak DPRD Karo, tapi di pihak Depdagri dan Presiden RI. Tapi kalau berkas tidak lengkap sampai 7 Juni 2014, bisa diterima pemakzulan kadaluarsa akibat kesalahan DPRD Karo. “Kami sudah berkali-kali jumpa dengan pejabat terkait di Depdagri, bahkan dengan Sekjen Depdagri mempertanyakan kenapa pemakzulan bupati belum terbit. Apa ada salah atau kekurangan. Berkali-kali itu juga pihak Depdagri dan pejabat di Mensesneg mengatakan tidak ada masalah lagi. Tidak ada kekurangan. Pemakzulan pasti terbit. Tinggal penandatanganan presiden saja. Begitulah ujar pejabat kepada kami saat beraudensi. Jadi memang tidak ada alasan apa pun bagi pusat tidak menerbitkan pemakzulan Bupati Karo. Jadi kita tunggulah. Kalau Hari Senin 9 Juni 2014 tidak terbit, maka Rabu (11/6) ribuan masyarakat akan kembali berunjuk rasa ke Kantor Bupati Karo sambil memotong lembu dan serentak juga warga Karo di Pulau Jawa berunjuk rasa ke Kantor Depdagri. Paling tidak, sesuai dengan UU No 32/2004 , DPRD Karo dan masyarakat secara hukum dan secara pemerintahan pun tidak mengakui lagi Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo. Kalau selama ini kan hanya secara politis saja, sejak permohonan pemakzulan disampaikan kepada MA RI”, tegas Siti Aminah menambahkan. (BR2/c)