Sekedar menyampaikan isi kepala aja, isue panas terakhir di negara ini tak lepas dari isue sara. Selesai Pilpres kembali memanas lagi politik sara dan identitas di panggung publik yang terbuka. Sepertinya sara dan identitas menjadi isue yang sexy dipergunakan untuk segala kepentingan terutama kepentingan politik. Lemahnya proses rekrutmen partai dalam menjaring kader menjadi salah satu faktor munculnya SDM kader yang rendah. Kompetisi Visi dan misi tidak lagi menjadi power dominan bagi pelaku politik. Eksistensi dalam popularitas politik diraih dengan isue sara melalui medsos berisi hoax, ini dianggap lebih mujarap walaupun semua memahami bahwa ini sangat mencoreng nilai demokrasi. Media sosial menjadi alat atau sarana yang sangat strategis dan gampang untuk melakukan politik sara dan politik identitas. tidak memandang umur dan level sosial, semua dapat mengadopsinya secara cepat dan sangat berbahaya. Ditambah lagi objektifitas media cetak dan elektronik semakin tidak terkendali dalan perkembangan globalisasi saat ini.
Berbeda dengan suasana politik 5 tahun lalu, dimana politik uang lebih dominan dibanding politik sara. Efek kedepanya juga sangat berbeda, politik sara lebih menyentuh psikologis individu rakyat sehingga lebih menyentuh nurani yang berimbas pada perpecahan kebinekaan Indonesia. Peran pemerintah dan rakyat tidak efisien membendung perpecahan akibat dari politik sara dan politik identitas ini. Bahkan lembaga lembaga strategis keagamaan tidak mampu memberikan peran yang seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan memikul kemunculan sara. Bahkan banyak terlihat sebaliknya, lembaga keagamaan menjadi motor politik sara.
Yang menjadi pertanyaan dibenak saya adalah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keadaan dan prilaku seperti ini ? Bila ditujukan ke pemerintah , apakah sudah benar ? Atau kepada tokoh tokoh masyarakat ? Atau kepada guru guru atau pelaku pengajar ? atau para pelaku politik ?
Komentar
Posting Komentar