Kinerja Bupati Karo terburuk dalam sejarah

Warta - Sumut

WASPADA ONLINE - 18 Desember 2012 KABANJAHE - Hampir dua tahun mendatang pada Maret 2013, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menjabat sebagai Bupati Karo dalam memimpin pemerintahan di daerah tersebut, belum juga menunjukkan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan pelayanan pemerintah di tengah-tengah masyarakatnya. Malah dibawah pimpinan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, pemerintahan semakin bobrok dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  seperti Camat Merek tersandung kasus hukum soal pengerusakan tanamanan mahoni dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan batas Kabanjahe-Merek Kabupaten Karo sepanjang 6,5 Km dengan sumber dana dari APBN TA 2012, atas laporan Manager PT Subur Sari Last Derich,  Bambang Saragih. Demikian juga mobil plat merah BK  8182 S milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Karo yang dipinjam pakai oleh Camat Kuta Buluh yang diamankan Polsek Kuta Buluh terkait dalam membawa muatan BBM untuk pengerjaan proyek pengerasan jalan di Desa Amburidi, Kecamatan Kuta Buluh senilai Rp1,7 miliar sehingga dikenakan UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas. Jumat (14/12) di Desa Kuta Buluh. “Kena Ukur Karo Jambi  harus bertanggungjawab atas bobroknya kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Karo dan beliau gagal memajukan daerah tersebut menjadi yang lebih baik dari sebelumnya,” ungkap pengamat politik USU, Wara Sinuhaji saat berbincang-bincang di Kabanjahe, hari ini. Ia juga sangat sesalkan atas statmen  Malem Ukur Ginting tokoh adat Karo serta pernyataan Dewan Penyantun dan Dewan Pakar BABKI (Balai Adat Budaya Karo Indonesia)  melalui Sekjennya, Sarjani Tarigan,  yang  mengatakan,  bahwa pihaknya sangat mengharapkan kepada Kapolres Karo agar setiap permasalahan yang ada di masyarakat Karo dapat diselesaikan melalui budaya runggu dengan  dasar pertimbangan adalah Tanah Karo dan masyarakatnya adalah tanah adat dan masyarakat yang memiliki adat yang diakui oleh Mahkamah Agung, dikecam Pengamat Politik, Wara Sinuhaji. “Peryataan tokoh adat dan Dewan Pakar BAPKI terlalu berlebihan. Hal ini terkait bahwa dimata hukum setiap warga negara itu akan mendapatkan sanksi yang sama sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa harus melihat pangkat dan jabatan. Kalau semua dilakukan dengan runggu, apa gunanya kepolisian ada di Karo. Disamping itu, jangan karena Kena Ukur adalah Bupati Karo, maka para tokoh adat dan BABKI melakukan legitimasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.  Jadilah warga negara yang taat akan Perundang-undangan tanpa harus mengapriori pihak terkait," ujarnya. Menurut pandangan politiknya, Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Surbakti sama sekali tidak mencerminkan sosok pemimpin yang idealis dan berguna untuk masyarakat. Hal ini mengingat semenjak kepemimpinannya berkali-kali melakukan hal yang mengesampingkan kepentingan masyarakat Karo. " Bila dilakukan reward, Bupati Karo hidup dalam segudang masalah, bagaimana dirinya bisa dikatakan pemimpin yang diimpikan Karo, jika senantiasa terbelenggu persoalan. Masalah pribadi beliau mengenai keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) belum tuntas untuk dipertanggungjawabkannya, dugaan perselingkuhannya di salah satu gudang. Selain itu permasalahan dolomit juga belum ada ujungnya, kali ini kasus pengancaman dan pencurian mahoni lagi yang melibatkan Camat Merek dan sejumlah oknum lainnya.  Masih layakkah Kena Ukur dikatakan pemimpin?," ungkap Wara Sinuhaji balik bertanya. Ia menambahkan, kalau memang tokoh adat dan BAPKI  peduli terhadap Karo, seharusnya mereka mengevaluasi kinerja Bupati Karo, apa dan bagaimana kinerjanya dalam menjadikan Karo lebih baik, bukan malah membela habis-habisan. Kalau memang salah katakan saja salah, tanpa harus membuat masyarakat bingung dengan kejadian yang terjadi saat ini, paparnya dalam hal birokrasi di lingkungan Pemkab Karo, Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti selama menjabat, telah lima kali pejabat Kadis Diknas Kabupaten Karo diganti. Masih Kata Dosen Seni Budaya USU tersebut, Kena Ukur adalah sosok pemimpin sebagai Bupati Karo yang paling buruk dalam sejarah Karo. Dirinya menilai bahwa orang no 1 di Bumi Turang tersebut tidak bermoral. Sifat premanisme sekaligus arogansinya tidak pernah lepas dari kepemimpinannya. Bahkan dirinya mengira bahwa Karo adalah mutlak dibawah kekuasaannya. " Sudah saatnya masyarakat dan DPRD Karo melakukan mosi tidak percaya terhadap Kena Ukur Surbakti, serta menyerahkan seluruh berkas permasalahan yang ada ke DPRD TK I Sumut, agar dibahas ke DPR Pusat dan Mendagri. Karena jika Kena Ukur Karo Jambi Surbakti belum turun, maka keadaan Karo, akan semakin memburuk," pungkasnya. Sementara itu ketika hal itu dikonfirmasi ke Bupati Karo melalui Kasubag Humas Jhonson Tarigan melalui telepon selulernya, mengatakan bahwa kebijakan yang selama ini dilakukan Bupati Karo masih bersifat positif dan belum melenceng dari hal yang negatif. “Program Pemkab Karo masih tetap berjalan dengan baik,”ungkapnya.